Jakarta – DPRD Provinsi DKI Jakarta resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan yang disahkan Rabu (20/4/2022).
Wakil Ketua Pansus Achmad Nawawi mengatakan, alasan dibentuknya Pansus karena belum optimalnya pemberian subsidi yang dominan diberikan kepada sekolah negeri, sementara banyak warga yang sekolah di swasta juga membutuhkan bantuan subsidi yang sama.
Dampaknya, banyak orang kurang mampu yang tidak melanjutkan sekolah karena masuk ke sekolah negeri sebagian masih menggunakan nilai ebtanas murni (NEM).
“Jakarta hanya mengurus sekolah negeri, mau apa saja dibiayai jadi gratis, tapi yang sekolah justru orang berada. Kalau aturan tidak diubah rasanya sulit orang miskin masuk sekolah negeri. Ada tapi jumlahnya tidak sampai 5 persen” kata Nawawi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/4/2022).
Nantinya, Pansus Pendidikan bisa mengeluarkan rekomendasi untuk mengubah kebijakan yang saat ini masih diterapkan dan berharap akan muncul kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.
“Artinya supaya kebijakan sistem pendidikan harus dirubah, harus mengurus semua sekolah. Jangan hanya sekolah negeri saja, tapi swasta dan madrasah juga,” tutur dia.
Selain itu, Pansus Pendidikan akan memperjuangkan sekolah gratis bagi seluruh sekolah di Jakarta dalam program wajib belajar 12 tahun.
“Salah satu yang akan kita dorong yakni SPP anak sekolah negeri, swasta dan madrasah wajib ditanggung Pemda menggunakan APBD. Saya rasa DKI sanggup dengan APBD yang cukup besar ini,” tutur Riza.
Pansus Pendidikan akan diketuai Merry Hotma dan Achmad Nawawi sebagai Wakil Ketua. Sementara anggota diisi oleh Jhonny Simanjuntak, Yuke Yurike, Siegvrieda, Wa Ode Herlina, Dwi Rio Sambodo, Mohamad Taufik, Yudha Pratama, dan Syarif. Selanjutnya Prabowo Soenirman, Abdul Ghonni, Muhammad Thamrin, Solikhah, Israyani, Suhud Alynuddin, Ali Muhammad Johan, Zita Anjani, Oman Rakinda, Idris Ahmad, Anggara Wicitra S, Wibi Andrino, Hariadi Anwar, Basri Baco, dan Sutikno.
