Senator Mananwir Paul Finsen Mayor, S. IP., CM. NNLP mendesak aparat berwenang memproses hukum oknum ASN yang menendang dan menginjak tubuh siswa SMP peserta aksi demo di Nabire, Papua.
Saat itu siswa tersebut bersama ribuan pelajar lainnya dari berbagai wilayah di Papua menggelar aksi demo ‘Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP)’ menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Ironis sekali dengan kekerasan yang terjadi di depan mata aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat. Tindakan ini tidak boleh dibiarkan. Ingat, negara juga harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi anak-anak yang menyuarakan pendapatnya secara damai. Sebagai wakil rakyat daerah, saya minta kepolisian memproses hukum oknum itu,” ujar Paul Finsen Mayor, Rabu (19/02/2025).
Ditambahkan oleh Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya itu, kekerasan yang dilakukan melanggar UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Selain oknum ASN, Paul juga menilai anggota polisi yang membiarkan terjadinya kekerasan perlu diproses karena dianggap lalai.
“Intinya siapa saja, berhak menyampaikan pendapat. Mereka harus dilindungi dalam menyampaikan aspirasinya, bukan malah mendapatkan tindakan yang represif,” tegasnya.
Sementara itu oknum ASN yang melakukan kekerasan ternyata bekerja sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire berinisial VT. Dia telah membuat video permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan olehnya.
Terkait dengan demo penolakan terhadap kebijakan makan bergizi gratis, Paul Finsen Mayor menyampaikan bahwa dirinya sudah menyuarakan hal itu sejak lama. Masyarakat Papua, menurut Paul, memang lebih membutuhkan akses terhadap pendidikan gratis dan fasilitas sekolah yang memadai, daripada makan bergizi gratis.
“Jadi suara saya tentang pentingnya pendidikan gratis dibanding makan bergizi gratis ini bukan omon-omon. Ini mayoritas suara rakyat Papua yang saya sampaikan ke pemerintah pusat. Saya harap Bapak Presiden Prabowo mendengar suara rakyat Papua, dengan memberikan Instruksi Presiden (Inpres) untuk pendidikan gratis di wilayah Tanah Papua,” tukasnya.
