Jakarta – Paul Finsen Mayor, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Papua Barat Daya dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui kabinet baru.
“Atas nama masyarakat Papua saya tolak, tolong sampaikan ke Prabowo saya tolak. Kami masyarakat adat Papua butuh guru dan dokter bukan transmigrasi,” tukasnya ditengah jalannya Sidang Paripurna bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penegasan itu menyusul tersiarnya kabar yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan, yaitu rumah dan lahan dua hektar. Dengan alasan program ini dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Menurutnya, transmigrasi bukan solusi pemeretaan status sosial di tanah Papua, justru bertolak belakang. Sehingga penolakan ini berdasar pada hak sebagai Orang Asli Papua (OAP).
“Sebaiknya untuk Papua, pemerintah hari ini prioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan urus transmigrasi,” terang Paul yang juga Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
