Anggota DPD RI/MPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor meminta jaminan keadilan bagi masyarakat Papua. Salah satunya terkait kasus penangkapan 5 orang yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Raja Ampat.
Tidak seharusnya mereka ditangkap bahkan saat ini ditahan dan sedang berproses hukum di Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Karena mereka hanya mencari makan dan aktivitas itu pun berada di tanah adat.
Hal itu dikatakan Paul Finsen Mayor saat melakukan rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2025).
“Mohon ada keadilan bagi masyarakat ini. Mereka hanya rakyat kecil, pendulang emas secara tradisional yang hasilnya hanya cukup untuk makan dan sekolahkan anak,” kata Paul, Selasa (11/02/2025).
Selain itu, Paul Finsen Mayor yang juga Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, menjelaskan aktivitas pendulangan emas berada di tanah adat. Artinya masyarakat setempat memiliki hak ulayat yang dijamin dalam Undang-undang Otsus Papua.
“Sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa diintervensi secara langsung. Tolong hargai hak masyarakat adat,” tukas Paul Finsen lagi.
Paul Finsen Mayor dalam kesempatan tersebut juga meluruskan bahwa sebenarnya tidak terjadi penambangan luar biasa, sehingga negara dirugikan sampai mencapai miliar. Fakta yang diperolehnya, masyarakat ini diberi izin oleh kepala kampung dan kepala distrik untuk mencari material berupa emas yang belum diketahui kadar karat dalam material yang ditemukan oleh masyarakat setempat secara tidak sengaja.
“Jadi itu bukan tambang. Belum bisa disebut wilayah tambang. Aktivitasnya pun masih manual tradisional tanpa alat berat,” tegasnya.
