Anggota DPD RI/MPR RI dapil Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor mengutuk keras tindakan oknum dari perusahaan diduga dari TSE Grup yang membuka paksa palang adat di Papua Selatan.
Menurut Paul, membuka palang adat di atas tanah milik masyarakat Papua merupakan pelecehan terhadap hak-hak masyarakat Papua dan UU Otonomi Khusus (Otsus).
“Saya mengutuk keras tindakan oknum dari perusahaan yang membuka paksa palang adat yang dipasang oleh Mama-mama Papua. Mereka ini mempertahankan tanah mereka, tanah adat atau hak ulayat,” ucap Paul Finsen Mayor, Selasa (25/3/2025).
Upaya membuka paksa palang adat, kata Paul, berarti pihak perusahaan tidak menghargai adanya kepemilikan tanah adat di Papua.
“Sehingga ini merupakan sebuah pelecehan terhadap hak adat masyarakat adat Papua yang sesuai dengan adanya UU Otonomi Khusus di Papua,” lanjut dia.
Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat dan stakeholder untuk mem-black list perusahaan tersebut sehingga tidak masuk ke wilayah tersebut. Termasuk tindakan tegas dari aparatur pemerintah setempat dan para wakil rakyat agar memberi jera terhadap perusahaan tersebut, sekaligus oknum karyawan yang turun ke lapangan sehingga terjadi perselisihan dengan mama-mama Papuq pemilih hak ulayat.
“Mereka sudah merusak tatanan adat masyarakat Papua. Tindakan ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Harus ada tindakan tegas oleh perangkat pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jangan dibiarkan kelakuan-kelakuan pelaku perampasan hak adat Papua,” ujarnya menambahkan bila perlu ijin usaha perusahaan tersebut dicabut agar tidak beroperasi lagi.
Sebelumnya, viral di media sosial, oknum dari perusahaan TSE Grup membuka paksa palang adat, sementara ada Mama-mama Papua yang mempertahankan palang tersebut. Sempat terjadi adu mulut dalam video yang sudah menyebar ke masyarakat itu.
