Agar Efektif dan Efisien dalam Penanganan Hukum, Senator PFM Minta Pendirian Kejati Papua Barat Daya
Senator Paul Finsen Mayor dalam rapat kerja dengan Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2025) secara tegas meminta pendirian Kejaksaan Tinggi Papua Barat Daya (PDB) di Sorong.
Alasannya, dalam beberapa tahun terakhir eskalasi persoalan hukum di wilayah Papua Barat Daya semakin meningkat, seiring dengan pembentukan provinsi baru. Keberadaan Kejati PDB tentunya membuat penanganan berbagai kasus semakin cepat, efektif dan efisien.
Raker Dengan Jaksa Agung, Senator PFM Minta Perhatian Khusus Untuk Sejumlah Persoalan di Raja Ampat
Agar Efektif dan Efisien dalam Penanganan Hukum, Senator PFM Minta Pendirian Kejati Papua Barat Daya
“Di Provinsi Papua Barat Daya, dengan ibukota Sorong dan di sini terdapat 5 kabupaten yang merupakan pintu masuk Tanah Papua, dalam 10 tahun terakhir, eskalasi kekacauan, masalah sosial masyarakat, kriminalitas dan konflik semakin meningkat. Persoalan hukum ini harus dilimpahkan ke Kejati di Manokwari, dengan jarak dan waktu tempuh lebih lama. Supaya lebih efektif dan efisien untuk pelayanan hukum bagi masyarakat, makanya di Sorong perlu ada Kejati,” kata Paul.
Paul Finsen Mayor berharap permintaan itu ditanggapi serius oleh Kejaksaan Agung. Pasalnya ketidakefektifan penanganan kasus hukum akan berimbas besar bagi kepentingan masyarakat dalam mendapatkan keadilan.
Sebagai wakil daerah, Paul mengaku siap mendorong dan mengawal proses pendirian Kejaksaan Tinggi Papua Barat Daya. Bahkan pihaknya bersama stakeholder lain akan berusaha mempersiapkan lahan dan hal lain yang diperlukan.
“Keberadaan Kejati PDB sangat penting. Kita akan dorong, kita akan komunikasi apa saja yang bisa kita bantu. Selanjutnya kita akan kawal bersama-sama, sampai Kejati PDB berdiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono merespon positif terkait usulan dari Paul Finsen Mayor. Kejaksaan Agung akan memprioritaskan pembangunan Kejati Papua Barat Daya.
“Usulan terkait pendirian Kejati di Papua Barat Daya sangat bagus. Kami akan pertimbangkan dan prioritaskan untuk dibangun agar pelayanan hukum bagi masyarakat di sana terselenggara dengan baik,” kata Feri.
